type='text/javascript'/>

Selasa, 08 April 2014

Pendeta Kristen-Yahudi takut Khilafah Tegak dalam Waktu Dekat

Ketika kaum Muslim di negeri-negeri Islam terpesona dengan demokrasi, para dedengkot Kristen justru khawatir akan berdirinya khilafah dalam waktu dekat. Saking takutnya, sampai-sampai Pendeta Gerald Rowlands, asal Queensland Australia, menerbitkan buku dengan judul cukup provokatif Defeating the New Chaliphate (Mengalahkan Khalifah yang Baru).

Penulis buku ini telah lebih dari 50 tahun menjadi misionaris di berbagai belahan dunia dan pernah menetap di Yerusalem, Palestina. Menurutnya kekhilafahan yang baru itu akan berusaha menaklukkan dan menundukkan Israel, khususnya Yerusalem. Nantinya, tulis pendeta itu, ibukota khilafah berada di Yerusalem. Setelah Israel takluk, katanya, khalifah akan menyerang Amerika dan kemudian Eropa.

Makanya, menurutnya, setiap orang Kristen harus diinformasikan secara lengkap dan secara aktif bersiap menjadi prajurit Kristen dan berdiri bersama Israel ‘menanggung beban awal perang yang sangat nyata ini’.

Ia mengingatkan, serangan Islam menjadi langkah penting berdirinya khilafah yang baru. Jika Kristen dan Yahudi gagal menghadang, maka khilafah Islam akan menjadi ‘raksasa’ untuk mengatur kembali rencana dan harapan Islam.

Misionaris ini berharap dunia Barat bangun dalam menghadapi ancaman serius. “Dan mulai mengambil tindakan yang tepat untuk membendung air pasang ini yang akan pasti menyusul mereka jika tidak dihentikan.”

Menurut Kristolog Abu Deedat, Rowlands adalah seorang keturunan Yahudi dan penganut Kristen Evangelis. Evangelis adalah salah satu sekte Kristen yang sangat mendukung kehadiran zionis Israel.

“Jadi, sesuai dengan keyakinan mereka dalam Alkitab, sudah dinubuwatkan, bahwa umat Islam dengan tegaknya khilafah itu tentu membuat mereka tidak bisa bergerak menyebarkan misi mereka,” ungkapnya seperti dilansir Tabloid Media Umat Edisi 125: Yahudi-Kristen Jegal Tegaknya Khilafah, Jum’at (4-17 April).

Misi mereka, lanjut Abu Deedat adalah membentuk Negara Israel Raya yang luasnya mulai dari sungai Nil di Mesir hingga sungai Eufrat di Irak. “Ini yang harus dikuasai terlebih dahulu, sebagaimana kata Israel itu.” ungkapnya.

Israel: I=Irak; S=Suriah; R (Rum/Turki); A=Arab Saudi; E=Egypt (Mesir); L=Libanon.

Negara-negara tersebut, diyakini kaum Kristen Evangelis benar sudah dinubuwatkan Alkitab yang akan diberikan kepada keturunan Abraham alias Bani Israel itu. Dan kembalinya orang-orang Yahudi dari berbagai negara Eropa dan sebagian dari Amerika yang kembali ke Palestina, meyakini benar bahwa itu merupakan nubuwat akan turunnya Yesus sebagai juru selamat mereka.

“Oleh karena itu mereka harus melakukan perlawanan terhadap kelompok-kelompok Islam yang ingin kembali tegaknya khilafah,” pungkasnya. (mediaumat.com, 4/4/2014)

Bukan Golput, Demokrasi yang Membuat Kafir Bisa Berkuasa

Yang membuat orang kafir menguasai kaum Muslimin, menurut Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S Labib bukan karena umat Islam golput.

“Tetapi sistem demokrasi yang diterapkan di negeri ini yang memberikan kesempatan kepada orang kafir berkuasa. Inilah yang ditentang Hizbut Tahrir,” tegasnya padamediaumat.com (6/4) di Jakarta.

Selain itu, jelas Rokhmat, Hizbut Tahrir tidak hanya menjelaskan hukum mengangkat seorang pemimpin tapi juga menegaskan untuk meninggalkan demokrasi, sebab demokrasi memberikan kesempatan orang kafir berkuasa.

“Jika demokrasi kita campakkan maka itu menutup ruang bagi orang kafir mana pun untuk berkuasa,” terangnya.

Ia menambahkan memilih pemimpin tidak hanya sekedar orang Islam atau partai Islam, tapi yang patut ditegaskan adalah dia juga harus menerapkan sistem Islam.

“Memilih pemimpin tidak hanya sekedar memilih orang Islam, namun juga harus memilih pemimpin yang menjalankan sistem Islam. Kalau kita memilih orang Islam tapi untuk menjalankan sistem kufur? Ini jelas keharamannya,” tegasnya.

Maka dari itu, tegas Rokhmat, jika sudah dijelaskan hukumnya maka tidak usah lagi dikorek-korek dimana lagi letak kemaslahatannya.

“Kita harus tunduk pada hukum syara, jangan sok tahu jika tidak begitu harus begini, jika tidak begini maka begitu. Kita sudah tahu hukumnya maka kita harus tunduk,” terangnya.

Rokhmat mengajak untuk ikut berjuang memperjuangkan khilafah. “Kita harus ikut memperjuangkan khilafah, caranya bagaimana? Ikut bergabung dengan kelompok yang memperjuangkan khilafah , Hizbut Tahrir,” ajaknya. (mediaumat.com, 7/4/2014)

Dosen IAIN Solo: Memilih Anggota Dewan Sama Saja Menjadikan Tuhan Selain Allah

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Solo, H Dwi Condro Triono SP M.AG Ph.D menegaskan bahwa ikut serta dalam Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota dewan (DPR dan DPRD) sama saja dengan mengangkat dan menjadikan Tuhan baru selain Allah SWT. Untuk itu, ikut serta dalam Pemilu (nyoblos) termasuk perbuatan syirik besar.


“Memberikan kesempatan orang untuk membuat hukum baru berarti dia telah mengangkatnya menjadi arbab (Tuhan –red) dan perbuatan ini adalah syirik akbar (besar –red). Menetapkan dan memilih orang menjadi legislatif (DPR -red) itu sama saja menetapkan dan memilih orang lain menjadi Tuhan selain Allah,” tegasnya.

“MUI Pusat memfatwakan haramnya Golput itu karena menarik hukum tentang wajibnya mengangkat pemimpin, karena mengangkat pemimpin itu hukumnya wajib. Dan kalau tidak ada pemimpin dalam Islam, maka semua umat Islam mendapatkan dosa”, jelas Dwi Condro.

“Akan tetapi, Demokrasi tidak ada tujuan memilih ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi memilih pemimpin yang taat kepada manusia,” tandas Dwi Condro saat ditemui reporter kompasislam.com di ruang dosen FEBI IAIN Solo, Kamis (3/4/2014) lalu. [kompasislam/www.al-khilafah.org]

Senin, 07 April 2014

Jangan Tertipu, Seluruh Partai "Islam" Usung Caleg Kafir

Kader-kader partai berlabel islam banyak yang menakut-nakuti umat islam dengan kalimat "jika tidak pilih parpol islam maka negara akan dikuasai oleh orang kafir". Nyatanya semua parpol tidak ada yang steril dari caleg kafir. Alasannya sudah bisa ditebak, mereka menjadi terbuka, terbuka sampai terlihat auratnya. Demokrasi benar-benar telah merusak partai-partai itu. Umat islam tidak ada pilihan lain, berjuang mengganti demokrasi ini dengan sistem islam yaitu khilafah ala minhajinnubuwwah.
Partai-partai berbasis massa Islam sepertinya kurang percaya diri mengusung calon anggota legislatif Muslim di wilayah-wilayah “minoritas”. Dari 5 partai politik berbasis massa Islam, semuanya mengusung caleg non Muslim di daerah-daerah tersebut.
Partai Kebangkitan Bangsa
Bukti menjadi partai terbuka, Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC-PKB) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menyatakan partainya siap mengusung calon legislatif dari tokoh nonmuslim.
Ketua DPC PKB Safaruddin, alias Udin Sirip mengakui, bahwa dari sejumlah bakal caleg yang tengah dipersiapkan berkas-berkasnya, di antaranya ada yang merupakan tokoh non Muslim.
“Ada nama seperti Tiur Maduma Siahaan, Ladi Kristina dan Parhorasan Sihombing. Ketiganya merupakan caleg untuk DPRD Serdang Bedagai periode 2014-2019,” katanya, di Sei Rampah, Senin, (15/4), pada Medan Bisnis Daily.
Diterangkannya, dari lima daerah pemilihan (dapil) di Serdang Bedagai para tokoh tersebut bakal berjuang di dapil dua meliputi Pantai Cermin – Teluk Mengkudu dan dapil tiga, Sei Rampah – Sei Bamban – Tanjung Beringin.
Dan, dipastikannya, bila dalam suksesi nantinya seluruh caleg yang maju nantinya mendapat prioritas yang sama di seluruh kader PKB.
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Palu, Sulawesi Tengah, masih membuka peluang kepada calon legislatif dari non muslim karena dua calon yang sebelumnya mendaftar menarik diri dari daftar pencalonan dengan alasan pindah daerah.
Sejak Partai Damai Sejahtera (PDS) bergabung ke PKB, maka penggabungan calon legislatif juga dilakukan. Sebagai partai terbuka, PKB sejak dulu tidak hanya milik masyarakat Nahdlatul Ulama, tetapi milik semua warga negara Indonesia.
Jayadin mengatakan dengan bergabungnya PDS semakin menguatkan kepercayaan publik bahwa partai yang didirikan sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama itu bukanlah partai ekslusif yang mengkhususkan diri hanya bagi umat Islam. Hingga menjelang empat hari pemasukan berkas daftar calon sementara ke KPU belum ada daftar calon sementara dari kalangan nonmuslim.
“Ada dua orang yang sudah mendaftar, tapi karena ikut suaminya ke luar daerah akhirnya menarik berkasnya,” katanya, seperti dikutip Rakyat Merdeka.
Sementara itu calon legislatif untuk Provinsi Sulawesi Tengah beberapa di antaranya berasal dari PDS seperti S Pelima, mantan Ketua DPW PDS Sulawesi Tengah. Palima mencalonkan diri dari Daerah Pemilihan Poso, Morowali dan Tojo Unauna.
Dia mengatakan masih ada sebagian warga khususnya dari kalangan Nasrani yang salah paham bergabungnya PDS ke PKB. Penggabungan PDS dengan PKB tidak ada kaitannya dengan agama karena partai politik adalah wadah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Apalagi, kata Pelima, dirinya sudah mempelajari secara mendalam tentang anggaran dasar PKB yang mana partai tersebut merupakan partai terbuka.
Pelima mengatakan dirinya bergabung ke PKB karena mengingat jasa-jasa almarhum mantan Presiden RI Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang gigih memperjuangkan hak-hak politik warga minoritas di negeri ini.
Partai Keadilan Sejahtera
Ketua Umum DPW PKS NTT, Suharito, kepada wartawan di sela-sela pendaftaran caleg, Senin (22/4) mengatakan, diakomodirinya sekitar 20 caleg non kader bahkan dari kalangan non muslim,  karena adanya tuntutan atau aspirasi masyarakat.
“Kami juga harus menerima mereka, karena sebagian dari mereka datang dengan dukungan yang  cukup besar. Belum lagi mereka juga termasuk tokoh masyarakat,” katanya.
Dia mengatakan, masuknya calon non muslim ke PKS dengan sendirinya sudah mencerminkan partai ini sudah mulai terbuka dan tidak hanya mengutamakan kadernya sendiri untuk menjadi  caleg.
Menurutnya, kendatipun mereka dari non muslim, ada beberapa aturan yang patai yang harus  mereka ikuti dan itu sudah mereka sanggupi pada saat datang melemar ke PKS.

Dia menjelaskan, selain caleg DPRD NTT, caleg non muslim juga diajukan PKS untuk beberapa  kabupaten seperti Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Kata dia, bukan baru kali ini PKS mengajukan caleg non muslim. pada pemilu 2099 lalu, di TTU  PKD meraih satu kursi atas nama Maximus Tae.
“Sebetulnya tidak ada masalah dengan pengajuan caleg seperti itu,” imbuhnya.
Bahkan Sekjen PKS, Taufik Ridho mengatakan bahwa ada pendeta dalam daftar caleg DPRD Papua.
Partai Persatuan Pembangunan
Mengevaluasi kekalahan dalam Pemilu 2009, PPP melakukan langkah-langkah kongkret.
“Diantaranya, caleg yang kami tampilkan lebih berkualitas, baik dari sisi kinerja maupun kapasitas intelektualnya,” jelas Ketua Umum  PPP,  Suryadharma Ali.
Masih soal caleg, PPP juga membuka peluang bagi caleg dari agama selain Islam (non Muslim).  “Tentu dengan catatan calon bersangkutan mematuhi AD/ART Partai Persatuan Pembangunan,” terang SDA pada Tribunnews.
Partai Amanat Nasional
Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbasis massa Islam Muhammadiyah pun mulai mengakomodasi calon anggota legislatif nonmuslim. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP PAN Bara Hasibuan. Dikatakan, PAN adalah partai reformis dan inklusif. Oleh karena itu, dalam daftar caleg sementara (DCS) yang diserahkan PAN ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai pimpinan Hatta Rajasa tersebut memasukkan sejumlah caleg nonmuslim.
Ketua DPP PAN Bara Hasibuan menegaskan, hasil optimal itu dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah administratif untuk mencari bakal caleg yang berkualitas. Sekaligus membuktikan bahwa PAN adalah partai terbuka, karena mereka juga telah menyiapkan caleg umat Kristiani.
“Soal DCS ini juga menunjukkan komitmen PAN sebagai partai terbuka, contohnya di daerah yang berbasis umat kristiani, mayoritas calegnya dari tokoh-tokoh Kristen,” kata Bara.
“DCS ini merefleksikan PAN yang menginginkan Indonesia baru, modern, dan plural. Indonesia Timur caleg didominasi caleg beragama Kristen. Di Sumatra Utara juga demikian,” kata Hasibuan di kantor KPU, Jakarta, Senin (22/4).
Karakteristik budaya juga digunakan oleh PAN. Misalnya saja di daerah pemilihan Bali. PAN mengutamakan masyarakat daerah Bali.
“Di Bali, kali inilah pertama kalinya sejak berdiri 1998, caleg PAN didominasi orang Bali. Di Kalimantan Tengah, kita punya caleg beragama Buddha,” kata Bara, seperti dikutip Metro TV.
Menurut Bara, DCS yang diberikan PAN ke KPU merupakan representasi dari pluralisme. “DCS ini miniatur Indonesia. PAN komitmen membawa Indonesia lebih demokratis dan modern,” tegasnya.
Partai Bulan Bintang
PBB juga mendaftarkan bacaleg yang non Muslim. Sekjen Partai Bulan Bintang, BM Wibowo mengatakan, bacaleg yang beragama nonmuslim yang didaftarkan PBB ada 7-8 orang. “Mereka akan ditempatkan di dua dapil, dapil Papua dan NTT 2,” kata Wibowo di Gedung KPU, Senin (22/4/2013).
Wibowo menjelaskan, pada daerah pemilihan NTT ada dua dapil. Satu dapil berisi bacaleg beragama Islam dan satu dapil lainnya campur. “Ada Islam dan nonmuslim,” katanya.
PBB, kata Wibowo tidak mempermasalahkan dengan adanya bacaleg nonmuslim yang didaftarkan. Mereka bergabung karena tidak memiliki partai didaerahnya.
“Buat kami tidak ada masalah,” katanya pada Tribun News.

Minggu, 06 April 2014

Boleh Nyoblos Gak sih?

Pemilu 2014 akan berlangsung dalam hitungan hari. Pada 9 April kedepan akan diberlangsungkan pemilu diberbagai tempat. Masa kampanye un sudah berakhir, dan kini dalam masa minggu tenang. Meski seluruh parpol melanggar aturan kampanye, namun tidak ada satupun parpol yang didiskualifikasi oleh Bawaslu. Kini saatnya masyarakat mengambil sikap, partai manakah yang akan dicoblos, atau malah binung antara nyoblos atau tidak.
Nyoblos hukum asalnya mubah, karena hal itu dimaksudkan untuk memilih wakil yang akan mewakilinya. Jika perwakilannya dalam hal yang boleh, maka boleh pula. Namun jika perwakilan ini dalam hal yang diharamkan maka memilihnya pun haram. 
DPR memiliki 3 fungsi:
1. Fungsi Legislasi 
2. Funsgi Anggaran
3. Fungsi Koreksi
Fungsi legislasi jelas haram hukumnya (lihat disini). Namun menjadi anggota DPR tetap mubah, selama tidak menggunakan fungsi legislasi. Partai-partai yang ada saat ini tidak ada yang layak dipilih, karena:
1. Tidak ada parpol yang dengan tegas memperjuangkan syariah dan khilafah, baik dalam visi misimaupun dalam kampanyenya
2. Parpol-parpol yang ada membuka diri berkoalisi dengan partai sekuler
3. Semua parpol mencalonkan non muslim baik ditingkat DPR maupun DPRD

Kesimpulannya dalam pemilu tanggal 9 april nanti tidak ada yang layak dipilih.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Coupons